UNJUK RASA KPK NUSANTARA SUMSEL, DESAK BPK SUMSEL TRANSPARANSI HASIL AUDIT LHP DI PROVINSI SUMSEL 

Palembang
lahataktual.com

Dalam rangka terus eksis mendukung dan menyuarakan Pemberantasan tindak pidana Korupsi di Provinsi Sumsel. LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK NUSANTARA)
menggelar unjuk rasa di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (08/06/2023).

Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman dalam orasinya didepan Kantor BPK Sumsel, mengatakan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara sangat erat hubungannya dengan hasil audit BPK RI. Oleh karena itu kata Dodo diminta kepada Lembaga Negara yang bertugas melakukan audit keuangan ini dapat transparan dan akuntabel melakukan audit penggunaan keuangan negara.

Dodo Arman mengungkapkan, hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dari hasil temuan dibeberapa daerah ada ketidak jelasan bahkan ada indikasi sudah direkayasa bahkan bisa diduga telah terjadi konspirasi.

Pada unjuk rasa ini, Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman membacakan tuntutannya, yaitu:

1. Meminta Salinan atau copyan dari hasil audit BPK terkait Perjalanan Dinas DPRD yang sudah diaudit oleh BPK, terutama tahun 2019 dan tahun 2020 sesuai yang tertera di LHP-BPK Kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel diantaranya Kabupaten Ogan Ilir (OI), Lubuk Linggau, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Banyuasin, Lahat, Pagaralam, OKI Selatan OKU Timur, Prabumulih, Musi Rawas dan lain – lain.

Dodo Arman mengatakan karena semua tahu bahwa pada tahun 2019 – 2020, dunia termasuk Indonesia sedang mengalami puncak bencana nonalam Pandemic Covid.19 Yang mana pada tahun – tahun itu Pemerintah RI telah menetapkan Regulasi Pembatasan dan Larangan Perjalanan Dinas Keluar Kota, baik antar daerah Kabupaten/kota, antar provinsi, apalagi perjalanan dinas keluar negeri, terlebih lagi Provinsi Sumsel yang termasuk daerah Zona Merah.

Namun faktanya, lanjut Dodo, dari hasil temuan KPK Nusantara Sumsel terkait anggaran perjalanan dinas pada tahun 2019 – 2020, masih ditemukan daerah kabupaten / kota di Provinsi Sumsel yang sudah menghabiskan anggaran perjalanan dinas yang tidak masuk akal.

” Kita banyak temuan hasil audit BPK RI Sumsel pada tahun 2019 – 2020 ada banyak daerah Kabupaten / kota di Provinsi Sumsel yang telah menghabiskan anggaran perjalanan dinas, yang sangat tidak masuk akal,” ungkap Dodo

” Untuk itu kita minta BPK RI Perwakilan Sumsel bisa transparan dan memberikan hasil audit tahun 2019 – 2020 yang akuntabel,” pungkas Dodo.

Aksi unjuk rasa KPK Nusantara Sumsel di kantor BPK RI Perwakilan Sumsel ini berjalan sangat tertib dan lancar dengan pengawalan aparat kepolisian setempat. (RED/Ab)