POLITISI DEMOKRAT: MASYARAKAT INDONESIA JUGA PUNYA HAK MENGANGGAP OMONGAN LUHUT ” BIG DUSTA “

Jakarta
lahataktual.com

Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan ia juga berhak untuk tidak membagikan big data terkait penundaan pemilu 2024 saat berbicara dengan mahasiswa.

Yan Harahap menyindir bahwa jika demikian, maka masyarakat juga berhak untuk menganggap omongan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai dusta besar. “Masyarakat Indonesia punya hak juga dong menganggap omongan anda ‘big dusta’. Gak masalah kan? Kenapa mesti ribut?” kata Yan Harahap melalui akun Twtter pribadinya pada Selasa, 12 April 2022.

Sebagaimana diketahui, Luhut sempat mengeklaim memiliki big data bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu 2024. Dilansir dari Kumparan, Luhut diadang anggota BEM UI usai bertemu dengan Rektor UI Ari Kuncoro di Balai Sidang UI, Depok pada Selasa, 12 April 2022.

Saat diadang itu, Ketua BEM UI, Bayu Satria mempertanyakan klaim Luhut yang memiliki big data soal penundaan Pemilu 2024.

Namun, Luhut Binsar Pandjaitan tetap enggan mempublikasikan data itu ke publik. Ia tetap pada pendiriannya ketika Bayu menanyakan keberadaan big data itu.

Bayu membalas bahwa mereka ingin Pemerintahan Jokowi tegas menolak penundaan pemilu serta membuka big data yang diklaim Luhut.

“Tegas menolak penundaan pemilu. Harus ditegaskan oleh pemerintah. Kami baca di media Bapak Luhut menyuruh ketua partai untuk menunda. Buka big data Bapak,” jawab Bayu, dilansir dari terkini.id

Namun, Luhut tetap pada pendiriannya untuk tidak mempublikasikan big data tersebut. Ia mengatakan mempunyai hak untuk tidak mempublikasikannya ke publik.

“Dengerin, kan, saya punya hak juga untuk tidak meng-share ke kalian. Enggak ada masalah kenapa mesti ribut? Beda pendapat itu biasa. Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan.

Kamu sama pacar, istrimu bisa beda pendapat,” jawab Luhut.

Bayu lantas mengingatkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan adalah pejabat publik yang harus bertanggung jawab atas pernyataannya.

“Tapi, Bapak pejabat publik, Pak,” kata Bayu. “Saya punya anak mahasiswa, jadi jangan emosional, kalian dengerin juga.

Jadi kita itu beda pendapat silakan. Kamu nanti nikah beda pendapat sama istri,” jawab Luhut Binsar Pandjaitan. (RED)