LSM KPK NUSANTARA AKSI KE BPK RI, DESAK AUDIT ANGGARAN PERJALANAN DINAS PEMKAB LAHAT DI MASA PANDEMI COVID – 19.

Lahat – Sumsel
lahataktual.com

Walau masa pandemi Covid – 19 nyaris berakhir namun ada hal yang perlu dibuka kembali, yakni mengenai kegiatan perjalanan dinas Pemerintah di masa pandemi, yang mana ketika itu Pemerintah Pusat menetapkan larangan dan pembatasan kegiatan perjalanan Dinas luar.

Namun fakta yang terjadi realisasi penggunaan anggaran perjalanan Dinas di beberapa instansi di Kabupaten  Lahat masih mencapai diatas 90% dan bahkan ada yang nyaris hampir 100% yaitu 99,70%..

Oleh karena itu, guna menyoroti anggaran kegiatan perjalanan dinas di Pemda Kabupaten Lahat. tahun anggaran 2020 di masa pandemi COVID 19, LSM KPK NUSANTARA Sukatera Selatan akan menggelar aksi di gedung BPK RI Pusat Jakarta pada 28 Februari 2023 mendatang.

Hal ini diungkap Ketua LSM KPK Nusantara, Dodo Arman, kepada media ini, Selasa (21/02/2023)

” Terkait adanya anggaran perjalanan dinas yang mencurigakan pada masa Pandemi Covid – 19 di Kabupaten Lahat, kami akan menggelar aksi unjuk dan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya sudah kita sampaikan pada 20 Februari 2023 kemarin,” ujar Dodo.

” Kami LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan sangat konsen dengan pergerakan anti korupsi, kami menduga telah terjadi korupsi besar ,- besaran pada perjalanan dinas di masa pandemi Covid – 19 di Kabupaten Lahat,” imbuhnya.

Lanjut Dodo, tujuan aksi ini tiada lain untuk mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Pusat untuk turun ke Kabupaten Lahat, melakukan pemeriksaan ulang ataupun melakukan audit investigasi real khususnya mengenai anggaran kegiatan perjalanan Dinas di Kabupaten Lahat pada tahun anggaran 2020 yang dianggap sudah tidak wajar pada masa pandemi Covid ,- 19.

” Kami minta BPK RI Pusat bisa segera melakukan pemeriksaan ulang atau audit investigasi dilakukan langsung oleh tim BPK RI pusat dan tidak melibatkan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan,” pinta Dodo

” Mengapa hal ini menjadi tuntutan kami. Kami jelaskan lagi bahwa perlu kita ingat kembali bahwa pada tahun 2020 adalah masa pandemi COVID 19 dan terkhusus di kabupaten Lahat pada waktu itu ditetapkan sebagai ZONA MERAH dimana pada masa pandemi COVID 19 Pemerintah Pusat menetapkan larangan dan pembatasan kegiatan perjalanan Dinas namun temuan kami mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan atau korupsi dari laporan realisasi penggunaan anggaran perjalanan Dinas di beberapa instansi di Kabupaten Lahat,” beber Dodo

” Kita semua terkhususnya masyarakat kabupaten lahat dapat menilai sendiri apakah masuk akal realisasi anggaran perjalan Dinas yang mencapai lebih dari 99% sedangkan kabupaten lahat ditetapkan sebagai ZONA MERAH,” tuturnya.

Dodo juga menyinggung selain Kabupaten Lahat, ada juga daerah dan kota di Provinsi Sumsel yang anggaran perjalanan dinas pada masa pandemi Covid – 19 sudah tidak masuk akal, seperti halnya Kabupaten Muara Enim yang disinyalir realisasinya mencapai sekitar Rp 55 Miliar.

“Ada Kabupaten lain yang anggaran perjalanan dinas para masa Pandemi Covid – 19 sudah tidak masuk akal, seperti Kabupaten Muara Enim disinyalir sudah terealisasi sekitar Rp 55 Miliar,” jelas Dodo.

” Namun untuk daerah lain akan kita susulkan aksinya, sekarang kita fokus dulu di Kabupaten Lahat,” pungkas Dodo.(Ab/Red)