Lembaga Investigasi Negara Desak APH Empat Lawang Periksa Kepala Desa Tangga Rasa Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

Empat Lawang, 5 Februari 2025 – Lembaga Investigasi Negara (LIN) meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Empat Lawang untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Oknum, Kepala Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Permintaan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa tahun 2023-2024.Menurut laporan yang diterima LIN, oknum tersebut selaku Kepala Desa Tangga Rasa diduga terlibat dalam praktik mark up anggaran Dana Desa, yang secara signifikan merugikan negara.

LIN menyoroti beberapa pos anggaran yang terindikasi tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mencakup pembangunan infrastruktur desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan peningkatan produksi pertanian.

Anggaran Tahun 2023:

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa: Rp 212.469.500

Pembentukan BUM Desa: Rp 104.835.000Peningkatan Produksi Tanaman Pangan: Rp 55.758.050

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (untuk alat produksi dan pengolahan pertanian): Rp 43.770.000

Anggaran Tahun 2024:

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa: Rp 113.162.300

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan: Rp 82.418.000Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa: Rp 49.044.000

Meskipun Lembaga Investigasi Negara sudah mengirimkan surat konfirmasi terkait hal ini, pihak kepala desa belum memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan dugaan tersebut, Lembaga Investigasi Negara mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi ini dapat melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, penggunaan Dana Desa juga diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LIN mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas dalam melakukan penyelidikan dan memastikan keadilan bagi masyarakat Desa Tangga, yang berhak mendapatkan manfaat yang sesuai dari Dana Desa.

Red.