KPK SOSIALISASI SISTIM JAMINAN BPJS

Gedung KPK

Lahataktual.com – Jakarta – Humas KPK senin (23/10/2016) Pada tahun 2016 ini Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian Tata Kelola Obat dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kajian ini diharapkan bisa mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dan permasalahan pada sistem tata kelola obat dalam JKN serta memberikan saran perbaikan untuk memperbaiki sistem tata kelola obat dalam JKN dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Adapun dalam kajian ini ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut:
1. Ketidaksesuaian FORNAS dan E-catalogue
2.Aturan Perubahan FORNAS Berlaku Surut Melanggar Asas Kepastian Hukum
3. Tidak Akuratnya RKO Sebagai Dasar Pengadaan E-catalogue
4. Mekanisme Pengadaan Obat Melalui E-catalogue Belum Optimal
5. Ketidaksesuaian Daftar Obat pada Panduan Praktik klinis (PPK) FKTP dengan FORNAS FKTP
6 Belum Ada Aturan Minimal Kesesuaian FORNAS pada Formularium RS/Daerah
7 Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Terkait Pengadaan Obat
8. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Atas potensi masalah-masalah tersebut di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan saran perbaikan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder terkait (humas kpk/LA)