Menu Click to open Menus
TRENDING
HOME » LAHATAKTUAL » BANYAK HUTANG, PEMKAB PALI JANGAN KORBANKAN HAK PEGAWAI

BANYAK HUTANG, PEMKAB PALI JANGAN KORBANKAN HAK PEGAWAI

Februari 17, 2021 6:22 am | Published by | No comment
Inilah surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten PALI yang memotong hak hak pegawainya

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
lahataktual.com

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan seperti telur diujung tanduk, Selain pilkada sedang sengketa di Mahkamah Konstitusi karena pelaksanaannya bermasalah. Juga banyaknya permasalahan keuangan yang merambat disetiap sektor yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sehingga Bumi Serepat Serasan yang katanya ” Brunei ” nya Sumatera ini sedang mengalami defisit atau keseluruhan hutang Pemkab PALI mencapai Rp 418 Miliar yang pembayarannya tertunda.

Terkait sedang defisitnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Itu alasan beredarnya surat Sekretaris Daerah Kabupaten PALI tertanggal 11 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), hal ” Rasionalisasi  Anggaran Belanja Tahun 2021, guna menindak lanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 8 Februari 2021 Nomor SE-2/PK/2021.

Sebelum membahas rasionalisasi macam apa yang dilakukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Ada baiknya dipahami dahulu apa isi dan maksud Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 8 Februari 2021 Nomor SE-2/PK/2021.

Adapun isi surat edaran tersebut berbunyi : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 8 Februari 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

  1. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan covid-19 dan belanja prioritas lainnya, pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing DAU dan/atau DBH
  2. Dukungan pendanaan ditetapan paling sedikit 8% dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB;
  3. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaan dukungan pendanaan paling cepat 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan perkembangan tingkat kasus covid-19;
  4. Penggunaan DID digunakan paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi covid-19, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan serta untuk perlindungan sosial

Sedangkan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten PALI berbunyi :

Berhubungan adanya defisit anggaran TA. 2020 yeng berakibat adanya tunda bayar kegiatan TA 2020 dan menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 8 Februari 2021 Nomor SE-2/PK/2021

Tentang Penyesuaian Penggunsan Anggaran Transter ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Maka dengan ini, diminta kepada Saudara untuk melakukan rasionalisasi belanja pada Perangkat Datrah masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

1.Pengurangan Uang Makan PNS sebesar 100 %

2.Pengurangan Gaji Pegawai Non PNS sebesar 50 %.

3. Pengurangan Belanja Perangkat Daerah sebesar 20 %

Rasionsisasi Belanja yang dimaksud diatas disampaikan Kepada BPKAD Kab Penukai Abab Lematang Ir melalui Bidang anggaran paling lambat tanggal 17 Februari 2021 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kalau dianalisa surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten  Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tersebut, disinyalir Pemerintah Kabupaten ini mau merampas hak para pegawai pegawainya.

Bukankah masih ada solusi lain yang lebih bijak, tidak bikin gaduh, tidak bikin gejolak, dan tidak menurunkan semangat kerja para pegawai pegawainya karena adanya pemotongan hak hak mereka.

Surat edaran Sekretaris daerah Kabupaten PALI tersebut sama saja dengan merampas hak pegawai pegawainya, yang sudah bekerja dengan keras demi untuk memajukan Kabupaten yang baru berumur 8 tahun ini.

Kenapa tidak mencontoh rasionalisasi seperti yang dilakukan daerah daerah lain dengan mengurangi anggaran proyek proyek infrastruktur yang tidak skala prioritas bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Atau mengurangi anggaran rapat rapat dan pertemuan karena itu bisa dilakukan secara virtual atau during sebagaimana yang dianjurrkan di situasi pandemi covid – 19.

Bahkan kebijakan Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendapat tentangan dari Ketua DPRD Kabupaten PALI .

Sebagaimana dilansir dari kabarpali.com. Terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berupa rasionalisasi anggaran (efisiensi) pengeluaran di tahun 2021, Ketua DPRD PALI mengatakan pegawai pegawai itu mengemban tugas yang menjalankan roda pemerintahan yang tak ringan. Oleh karenanya, apa yang menjadi hak mereka jangan dihilangkan atau dikurangi. Kata dia.

“Kami tidak sepakat jika uang makan PNS dan gaji non PNS yang dihapus atau dikurangi. Sebab mereka ini yang menjalankan roda organisasi perangkat daerah. Sehingga kinerja mereka tetap optimal, ” ujar Asri, Selasa (16/02/2021).

Bahkan ia mengaku justru setuju, jika yang dihapus atau tidak dikerjakan dulu adalah proyek infrastruktur pada tahun ini, agar tunda bayar atau kewajiban Pemkab PALI yang terhutang diselesaikan dahulu.

“Kalau saran kami seperti itu. Nampaknya tepat dan bijak. Sehingga kewajiban pemerintah bisa segera diselesaikan ” Pungkasnya. (RED)

Categorised in: , ,

Tidak Ada Komentar untuk BANYAK HUTANG, PEMKAB PALI JANGAN KORBANKAN HAK PEGAWAI

Tinggalkan Komentar Anda Disini...

350 views