Menu Click to open Menus
TRENDING
HOME » Empat Lawang » KPK NUSANTARA SUMSEL LAPORKAN INDIKASI PENYELEWENGAN BLT DESA TAHUN 2020 DI LAHAT DAN EMPAT LAWANG

KPK NUSANTARA SUMSEL LAPORKAN INDIKASI PENYELEWENGAN BLT DESA TAHUN 2020 DI LAHAT DAN EMPAT LAWANG

Mei 6, 2021 5:53 pm | Published by | No comment

Sumatera Selatan
lahataktual.com

Sebagaimana tupoksinya, Penggiat anti korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK NUSANTARA) melakukan monitoring pemantauan investigasi pelaksanaan program BLT Desa Tahun 2020 di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

” Kita terus melakukan pemantauan dan monitoring serta investigasi pelakaanaan BLT Desa Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan ” Ujar Ketua DPD KPK Nusantara Sumatera Selatan Dodo Arman melalui Sekretarisnya D Batra S Wijaya, Kamis (06/05/2021).

” Berdasarkan data yang didapat ada 2.825 desa yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sampai akhir bulan April 2021, kami sudah melakukan monitoring, memantau dan investigasi secara sampling di beberapa desa di 7 Kabupaten dan Kota. Kuat dugaan kami ada pelanggaran dan penyelewengan ” Ungkap Batra.

Indikasi pelanggaran dimaksud, lanut Batra adalah Desa tidak mematuhi ketentuan dan peraturan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini petaturan uang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI dan Peraturan Kementerian Desa PDTT.

” Bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan adalah banyaknya desa yang mengalokasikan BLT Desa tidak sesuai peraturan dalam peraturan BLT Desa Tahun 2020 yang harus dialokasikan untuk 9 ( sembilan ) bulan dengan jumlah total sebesar Rp 3 Juta untuk per KPM ( Keluarga Penerima Menfaat ). Pelanggaran ini hampir terjadi diseluruh desa yang dipantau secara Sampling ” Jelas Batra.

Selain itu Beber Batra, pelanggaran yang dilakukan diduga banyak BLT Desa yang tidak diberikan kepada KPM atau diberikan cuma sebagian, bahkan ada KPM yang tidak menerima BLT Desa sama sekali.

Dikatakan Batra, dari hasil investigasi ada KPM yang cuma menerima BLT Desa sebesar Rp 600.000,- ada yang menerima Rp 900.000,- , ada yang menerima Rp. 1.200.000,- ada yang menerima Rp 1.500.000,- ada yang menerima Rp 1.800.000,- ada yang menerima Rp 2.700.000‘- ada yang menerima Rp 3.000.000‘- .

” Sebanyak desa yang kami sampling, kami belum menemukan yang menerima BLT Desa secara utuh sebesar Rp 3.600.000, -” Tutur Batra.

” Bahkan banyak KPM yang tidak mengetahui berapa BLT Desa yang seharusnya mereka terima ” Tambah Batra.

Lebih lanjut kata Batra, sebagai upaya mendorong penegakan hukum atas temuan dugaan tersebut, pihaknya sudah melimpahkan berkas laporan ke penegak hukum, baik itu Polri maupun kejaksaan.

” Untuk sementara ini, kita baru melaporkan dua Kabupaten yakni Kabuoaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang, sedangkan Kabupaten / kota yang lain akan menyusul ” Tukasnya.

Terkait temuan ini, pihaknya menghimbau kepada masyarakat di Sumsel untuk selalu memantau pelaksanaan BLT Desa di desa masing masing. Karena untuk BLT Desa Tahun 2021 Pemerintah akan melanjutkan pemberian BLT Desa sebesar Rp 300.000‘ per KPM selama 12 bulan.

” Jika melihat, menemukan atau mengetahui atau menjadi korban dalam pengalokasian BLT Desa. Kami berharap kepada warga untuk proaktip, melapor kepada instansi yang terkait atau penegak hukum. Masyarakat juga bisa melaporkan kepada kami KPK Nusantara Sumsel melalui instagram KPK Nusantara..Nantinya kami akan membantu melanjutkannyake Instansi yang terkat atau penegak hukum ” Pungkasnya. (RED)

Categorised in: , , ,

Tidak Ada Komentar untuk KPK NUSANTARA SUMSEL LAPORKAN INDIKASI PENYELEWENGAN BLT DESA TAHUN 2020 DI LAHAT DAN EMPAT LAWANG

Tinggalkan Komentar Anda Disini...

200 views