Menu Click to open Menus
TRENDING
HOME » HANGAT » KPK SEBUT CALON BUPATI HERI AMALINDO BELUM MELAPORKAN LHKPN

KPK SEBUT CALON BUPATI HERI AMALINDO BELUM MELAPORKAN LHKPN

Februari 14, 2021 3:09 pm | Published by | No comment
Tanggal 4 Desember 2020, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan Calon Bupati Kabupaten PALI incumbent pilkada 2020 HERI AMALINDO belum menyampaikan LHKPN

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
lahataktual.com

Dilansir dari berita media online sinarharapan.co, Jum’at (04/12/2020) lalu. Yang memberitakan ada 19 calon kepala daerah pilkada serentak 09 Desember 2020 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), salah satunya ialah Calon Bupati petahana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan Ir H Heri Amalindo MM. (Baca : https://www.sinarharapan.co/hukum/read/27830/kpk__19_calon_kepala_daerah_tidak_laporkan_lhkpn).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan analisis harta kekayaan calon kepala daerah tahun 2020 yang maju di pilkada serentak. KPK menyebut masih banyak calon kepala daerah petahana yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya menerima daftar 19 calon kepala daerah petahana yang tidak melaporkan harta kekayaan. Pahala memberi contoh dalam periode 2018 dan 2019, Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Rifai sama sekali tidak melaporkan harta kekayaannya.

“Rifai, Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, jabatan pemilihan calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak menyampaikan LHKPN periode 2018-2019,” kata Pahala saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2020).

Namun Pahala mengungkap ada juga calon kepala daerah yang hanya melaporkan LHKPN pada tahun 2018. Begitupun sebaliknya, lanjut Pahala, ada pula yang hanya menyampaikan pada tahun 2019.

“Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Kabupaten Kebumen jabatan pemilihan, calon Bupati Kabupaten Kebumen tidak menyampaikan LHKPN periode 2018, melaporkan 2019,” lanjut Pahala.

Berikut daftar calon kepala daerah petahana yang tidak menyampaikan LHKPN periode 2018 dan 2019:

1. Rifai, calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menyampaikan LHKPN periode 2018 dan 2019
2. Arif Sugiyanto, calon Bupati Kabupaten Kebumen tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
3. Aliong Mus, calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
4. Berry Nahdian Forqan, calon Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
5. Achmad Afzan Arslan Djunaid, calon Walikota Pekalongan tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
6. Devi Suhartoni, calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
7. Hendrata Thes, calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
8. Ramli, calon Wakil Bupati Kab. Pulau Taliabu tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
9. Costan Oktemka, calon Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tidak menyampaikan LHKPN periode 2019
10. Yermias Bisai, calon Bupati Kabupaten Waropen tidak menyampaikan LHKPN pada 2018 dan 2019
11. Lakius Peyon, Calon Bupati Kabupaten Yalimo tidak menyampaikan LHKPN pada 2018 dan 2019
12. Erdi Dabi, calon Bupati Kabupaten Yalimo tidak menyampaikan LHKPN periode 2018 dan 2019
13. Hendrik Wonatorey, calon Bupati Kabupaten Waropen tidak menyampaikan LHKPN periode 2018 dan 2019
14. Yulianus Heluka, calon Wakil Bupati Kab. Yahukimo tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
15. Piter Gusbager, calon Bupati Kabupaten Keerom tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
16. Dorinus Dasinapa, calon Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
17. HERI AMALINDO calon Bupati Penuka Abab Lematang tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
18. Maximiliaan Jonas Lomban, calon Walikota Bitung tidak menyampaikan LHKPN periode 2018
19. Syamsu Rizal MI, calon Wali Kota Makassar tidak menyampaikan LHKPN periode 2019.(*)

Pernyataan Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan ini dikeluarkan tanggal 04 Desember 2020. Berarti disaat proses penentuan pasangan calon sudah selesai oleh KPUD daerah masing masing peserta pilkada serentak 09 Desember 2020, termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan. Karena ketika Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengeluarkan pernyataan ini, di tahapan pilkada 2020 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan  sedang dilaksanakan kampanye para pasangan calon. Berarti persyaratan dua pasang calon Pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 01 Devi Harianto SH MH dengan H Darmadi Suhaimi SH dan pasangan calon nomor urut 02 petahana Ir H Heri Amalindo dengan Drs H Soemarjono sudah dinyatakan lengkap oleh KPUD Kabupaten PALI, termasuk persyatatan  Syarat Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah atau
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Karena kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bakal Calon Kepala Daerah sudah ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999. Dengan tujuan agar Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme telah diatur kewajiban bagi para penyelenggara negara untuk mengumumkan dan melaporkan harta kekayaan baik sebelum dan setelah menjabat.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, mengatur. Pasal 7 ayat (2) huruf J  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

Dalam Pasal 45 ayat (1) mengatakan Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. Yakni ayat (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

Dan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan bagi bakal calon kepala daerah, pada tanggal 31 Maret 2020 KPK menerbitkan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Surat tersebut juga berisi apabila LHKPN yang disampaikan bakal calon tidak lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Bakal Calon mengenai bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Bakal Calon paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Bakal Calon, ( baca : https://www.kpk.go.id/id/pilkada-berintegritas/lhkpn-calon-kepala-daerah-2020 )

Karena kewajiban LHKPN  Calon kepala daerah, memiliki kewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat dan Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension. 

Sedangkan untuk pasangan calon pilkada serentak 2020 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor urut 02 incumbent Ir H Heri Amalindo disebut dalam berita online  https://www.sinarharapan.co/hukum/read/27830/kpk__19_calon_kepala_daerah_tidak_laporkan_lhkpn) oleh Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Terkait pemberitaan ini,  Ketua KPUD Kabupaten PALI Sunario SE sudah dikonfirmasi pada Kamis (11/02/2021). Dia mengatakan semua paslon dipilkada Kabupaten PALI 2020 ada  LHKPN  pada saat daftar di KPUD PALI.

” Semua paslon ada lhkpn pada saat daftar di kpu ” Tulis Sunario melalui pesan WA nya.

Dari keterangan Ketua KPUD Kabupaten PALI ini berarti telah terjadi dua keterangan yang bertolak belakang antara Keterangan Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan pada 4 Desember 2020 dengan keterangan Ketua KPUD Kabupaten PALI Sunario SE pada 11 Februari 2021.

Agar tidak membingungkan maka hal ini perlu ditelusuri persyaratan paslon terutama keabsahan dokumen
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Bupati petahana Heri Amalindo. (RED)

Categorised in: , , ,

Tidak Ada Komentar untuk KPK SEBUT CALON BUPATI HERI AMALINDO BELUM MELAPORKAN LHKPN

Tinggalkan Komentar Anda Disini...

327 views