Menu Click to open Menus
TRENDING
HOME » HANGAT » KETUA DPRD PALI VS SEKWAN PALI, MANA YANG BENAR ???

KETUA DPRD PALI VS SEKWAN PALI, MANA YANG BENAR ???

Januari 12, 2021 11:54 pm | Published by | No comment
Foto Ilustrasi

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
lahataktual.com

Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, H Asri AG
didampingi anggota DPRD Kabupaten PALI yang lain mengadakan jumpa pers di Kantor DPRD Kabupaten PALI, Senin (11/01/2021).

Ketua DPRD Kabupaten PALI menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi di Kantor DPRD Kabupaten PALI pada saat ini.

Ada 3 masalah yang diutarakan Ketua DPRD Kabupaten PALI, yakni, Pertama masalah Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD. Masalah ini berawal dari pernyataan Oknum Sektetaris Dewan Kabupaten PALI, Sonhaji kepada wartawan tentang ketidak tahuannya kegiatan DPRD Kabupaten PALI.

Keterangan Oknum Plt Sekwan PALI itu terang saja mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten PALI. Karena sangat tidak ideal, kalau seorang pejabat sekretaris DPRD memberikan jawaban kepada wartawan, kalau dirinya tidak mengetahui apa kegiatan dan kemana anggota DPRD Kabupaten PALI.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten PALI, H Asri AG SH, jawaban dari oknum Plt Sekwan tersebut adalah ” SANGAT KONYOL ” dan tidak memahami tupoksinya sebagai Plt Sekwan Kabupaten PALI.

” Apa yang disampaikan Sonhaji, pelaksana Tugas Sekwan yang mengatakan bahwa beliau tidak tahu kemana DPRD sesuai dengan pernyataannya pada hari Rabu (06/11/2021) yang lalu. Ini menunjukan KEKONYOLAN seorang Sekwan ” Ucap Asri.

” Kekonyolan seorang SEKWAN yang tidak memahami tupoksinya. Bahwa salah satu tupoksi sekwan itu mempasilitasi kegiatan DPRD, baik dalam bidang keuangan, administrasi dan protokoler DPRD “ Imbuhnya.

” Jadi sangat aneh, Seorang Plt Sekwan ko tidak tahu dengan kegiatan DPRD. Itu Sekwan yang konyol. Tidak memahami Tupoksi ” Tegas Asri.

Dijelaskan Asri lagi, bahwa Sekwan itu secara tekhnis operasional bertanggung jawab dengan pimpinan DPRD. Ingat !!secara tekhnis operasional. Secara administratif silahkan bertanggung jawab dengan bupati melalui Sekda

” Jadi apa pun yang harus dilakukan oleh Sekwan sesuai dengan tupoksinya itu, karena dia bertanggungjawab secara tekhnis dan operasional dengan pimpinan DPRD, harus berkoordinasi, harus memberitahu dan harus melapor ke Pimpinan DPRD ” Tegasnya.

Asri juga menceritakan bahwa dirinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten PALI sudah empat kali menghadap Bupati Kabupaten PALI, Heri Amalindo meminta agar Plt Sekwan Sonhaji diganti dengan figur sekwan yang mumpuni dibidangnya.

Apalagi kata dia, Plt Sekwan Kabupaten PALI itu sudah ada satu tahun jadi Plt Sekwan PALI, berarti sangat bertentangan dengan surat edaran BKN nomor 2 tahun 2019 dan UU nomor 30 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Plt itu paling lama 3 bulan, setelah itu dapat diperpanjang lagi 3 bulan lagi. Sedangkan Plt Sekwan Kabupaten PALI sudah satu tahun. Namun ironisnya permintaan dari DPRD Kabupaten PALI itu sampai saat ini tidak digubris oleh Pemkab Kabupaten PALI.

Kedua, H Asri AG SH mengungkapkan adanya sejumlah anggaran di sekretariat DPRD Kabupaten PALI tahun 2020, yang sudah dicairkan oleh BPKAD Kabupaten PALI, namun diduga tidak dialokasikan sebagaimana mestinya.

Permasalahan PT Purnama Mega Lestari sebagai kontraktor penyedia untuk agen tiket perjalanan dan hotel DPRD PALI yang memutus kontrak kerjasama secara sepihak dengan alasan lantaran pihak DPRD Kabupaten PALI tidak bisa melunasi tunggakan kegiatan DPRD Kabupaten PALI tahun 2020 sebesar Rp 163.746.600,00- atau (Seratus Enam Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) kepada PT Purnama Mega Lestari.

Setelah pihaknya melakukan pengcekan ternyata tunggakan tersebut sudah dibayar melalui pemotongan oleh Saudara ” FRAN ” sebagai bendahara dengan ” SONHAJI ” sebagai Plt Sekwan PALI. Uang sebanyak ini sudah terkumpul namun tidak disetorkannya kepada PT Purnama Mega Lestari. Sehingga Ibu Purnama Sari Dewi (Pemilik Perusahaan Travel) memutuskan kontrak .

Juga casbon anggota DPRD Kabupaten PALI kepada staf yang bernama Yesi sebesar Rp 122 Juta.

Ternyata Uang ini pun sudah dipotong dari SPPD DPRD PALI yang sudah cair. Tapi lagi lagi uang ini ditilep oleh mereka ( oknum Bendahara Fran dan oknum Plt Sekwan Sonaji ), ditilep, dimakan, tidak dibayarkannya kepada Yesi tempat DPRD casbon.

” Ini Sekwan apa, melayani atau menggerogoti ” Tukas Asri dengan nada marah.

Selanjutnya, di sekretariat DPRD Kabupaten PALI ada melakukan pencairan dana sebesar Rp 1.9 Miliar. Uang ini untuk membayar antara lain SPPD perjalanan dinas sekretariat, termasuk ajudan dan sopir ketua DPRD.

” Tapi rupa nya uang ini tidak dibayarkan juga dengan ajudan dan sopir saya, termasuk mungkin para tenaga TKS, tapi saya kurang tahu itu. Tapi kalau ajudan dan sopir saya, setelah saya cek ajudan dan sopir yang melayani saya, baik siang maupun malam melakukan perjalanan dinas dengan saya, perjalanan darat sudah sejak dari bulan Agustus (2020) sampai saat ini tidak dibayar satu sen pun. Uangnya sudah keluar dari DPKAD ” Beber Asri.

” Uang ini juga ditilepnya, seolah olah ini sudah dibayar sehingga SPPD ini, SPJ nya dianggap selesai dikirim ke DPKAD ” Ungkap Asri.

Asri juga menerangkan berdasarpun bukti yang ada, bahwa yang dilakukan tunda bayar cuma ada satu kegiatan DPRD PALI, yaitu perjalanan ke Metro  Tanggal 10 Desember 2020, berarti yang lainnya sudah dicairkan.

Adanya permasalahan ini, pihak DPRD Kabupaten PALI akan melaporkan permasalahan ini ke tana hukum.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematan Ilir (PALI) Sonhaji terkait adanya tudingan yang dilontarkan ketua DPRD PALI kepadanya. Dilansir dari berbagai media online, dia membantah telah melakukan penggelapan uang SPPD anggota DPRD PALI.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan, Senin malam (11/01/2021).

“Tuduhan itu tidak benar, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak berani berbuat macam – macam dan saya sudah bekerja sesuai prosedur, ” Ucapnya saat dikonfirmasi warrawan.

Mengenai dengan PT Purnama Mega Lestari, menurut Sonhaji uang SPPD itu bukan tidak dibayarkan tetapi belum lunas pembayarannya kepada perusahaan biro tiket dan hotel PT Purnama Mega Lestari.

” Kalau masalah hutang dengan pihak ketiga memang benar, tapi sudah diangsur dan sisanya masih menunggu pencairan LS dari BPKAD yang tunda bayar ” Terangnya.

Lebih lanjut kata Sonhaji, memang benar sekretariat memiliki hutang sebanyak enam kali perjalanan dinas kepada pihak ketiga. Sedangkan pencairan GU sebesar Rp 1,9 M dari BPKAD untuk pembayaran SPPD anggota DPRD PALI cuma cukup untuk membayar tiga kali perjalanan dinas.. Artinya bukan tidak dibayarkan apalagi digelapkan, namun baru diangsur tiga kali walaupun belum lunas.

Mengenai pemutusan kontrak sepihak oleh pihak perusahaan biro perjalanan dinas anggota DPRD PALI. Sonhaji mengakuinya dan ada surat pemberitahuan sisa yang belum terbayar. Tapi itu katanya terkesan terlalu dibesar – besarkan.

“Saya sudah konfirmasi dengan pihak perusahaan untuk kebenaran surat pemberitahuan itu, karena sampai saat ini saya belum menerimanya. Surat itu dibenarkan oleh pihak perusahaan tapi sifatnya pemberitahuan untuk sisa pembayaran SPPD yang belum terbayar, dan saya meminta kepada pihak perusahaan pembayaran sisanya menunggu LS dicairkan ,” bebernya.

Sedangkan tudingan bahwa dirinya tidak membayar gaji ajudan dan sopir Ketua DPRD PALI. Sonhaji menjelaskan bahwa pembayaran uang SPPD hanya untuk perjalanan dinas anggota dewan dan SPJ sekretariat tersendiri. Untuk pembayaran gaji ajudan dan sopir tidak bisa dicampur dengan anggaran anggota dewan.

“SPPD itu khusus untuk dewan dan sekretariat, khusus untuk sekretariat. Karena ajudan dan sopir itu sama dengan TKS artinya pembayarannya melalui anggaran sekretariat tidak bisa dicampur dan sama dengan TKS yang lain, pembayarannya tunda bayar, kami pun dari bulan Mei belum dibayar,” ungkapnya.

Dia juga mempersilakan dan menunggu atas rencana Ketua DPRD PALI dan seluruh DPRD PALI yang akan membawa permasalahan ini ke rana hukum.

“Kalau memang mau melaporkan itu sudah menjadi hak mereka tetapi harus ada bukti dulu, tidak serta merta langsung melapor. Masalahnya kita akan tanya dulu, masalahnya apa, kalau memang terbukti silakan,” tegasnya.

Mengenai adanya DPRD PALI yang sudah empat kali meminta kepada Bupati PALI untuk mengganti dirinya dengan orang yang lebih paham fungsi dan tugas sebagai sekwan, itu dimakluminya atas ketidak puasan anggota dewan atas kinerja dirinya selama bertugas sebagai Sekwan DPRD PALI.

“nIntinya saya tunduk dengan Perintah Bupati, kalau memang ada keluh kesah mereka menyampaikan merasa tidak puas atas pelayan saya selama ini, silakan laporkan dengan Bupati. Kalau memang usulan mereka diterima bupati saya terima, apapun yang menjadi keputusan bupati saya terima, karena bupati pimpinan saya, ” Tutupnya. (RED)

Categorised in: , , ,

Tidak Ada Komentar untuk KETUA DPRD PALI VS SEKWAN PALI, MANA YANG BENAR ???

Tinggalkan Komentar Anda Disini...

76 views